JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada Senin, 25 November 2024, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta. MoU ini bertujuan mengoptimalkan peran desa dalam menyediakan bahan baku protein untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Desa, Yandri Susanto, menyatakan bahwa kerja sama ini penting untuk memberdayakan potensi lokal desa dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dana desa, yang 20%-nya dialokasikan untuk ketahanan pangan, akan dimanfaatkan untuk mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi desa dan pemasok bahan baku protein.
“Desa memiliki peran besar dalam mendukung program MBG. Dengan dana desa yang dimanfaatkan secara produktif, kita bisa memastikan ketahanan pangan melalui pengembangan desa-desa tematik sesuai potensinya, seperti desa nila, desa lele, dan lainnya,” ujar Yandri.
Desa Tematik sebagai Pilar Ekonomi
Kerja sama ini mendorong pembentukan desa tematik berdasarkan potensi lokal. Desa-desa seperti “desa nila,” “desa patin,” dan “desa lele” akan menjadi pusat produksi bahan baku protein yang terintegrasi dengan program MBG.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyambut baik inisiatif ini. Ia menekankan bahwa konsep desa tematik dapat meningkatkan produktivitas desa hingga 4–5 kali lipat dan berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.
“Kerja sama ini adalah langkah strategis. Jika 75.000 desa di Indonesia aktif memproduksi bahan pangan untuk MBG, kita akan melihat perubahan signifikan dalam ekonomi desa. Saya bahkan berencana mengikuti langkah Mendes Yandri untuk bermalam di desa, agar potensi desa terlihat lebih jelas,” ujar Menteri Sakti.
Fokus Kolaborasi
Melalui sinergi ini, kedua kementerian sepakat untuk:
- Mengembangkan desa sebagai pusat produksi protein berbasis ekonomi biru.
- Memberikan pendampingan teknis dan permodalan bagi BUMDes.
- Memastikan keberlanjutan pengelolaan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
Yandri menambahkan bahwa program ini tidak hanya membantu ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan penguatan BUMDes sebagai motor penggerak, desa-desa di Indonesia diharapkan dapat menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
