Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menerima audiensi dari Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI (JAM-Intel Kejagung), Reda Manthovani, pada Kamis (28/11/2024). Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama dalam pendampingan dan pengawasan tata kelola dana desa.
Dalam pertemuan tersebut, Yandri menyoroti pentingnya sinergi antara Kemendes PDT dan Kejaksaan Agung untuk mendorong pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel. Ia mengapresiasi program “Jaksa Masuk Desa” yang dinilai efektif memberikan pendampingan administrasi bagi perangkat desa.
“Banyak kesalahan pengelolaan dana desa yang sebenarnya terjadi karena kurangnya pengetahuan administrasi yang benar. Pendampingan dari Jaksa diharapkan dapat membantu memperbaiki ini,” ungkap Mendes Yandri.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan desa membutuhkan pengelolaan dana secara hati-hati. Program strategis seperti desa tematik—di mana setiap desa difokuskan pada potensi unggulan, seperti desa tomat atau desa nanas—memerlukan dukungan pengawasan yang baik untuk menjamin kesuksesannya.
Selain itu, Mendes Yandri berharap program Jaga Desa yang digagas Kejaksaan dapat diperluas dengan penyuluhan hukum di desa. Pendekatan ini diharapkan membantu perangkat desa memahami tata kelola keuangan yang lebih sederhana dan mudah diterapkan, sehingga manfaat dana desa dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Dengan kolaborasi antara Kejagung dan Kemendes PDT, diharapkan pengelolaan dana desa tidak hanya lebih transparan, tetapi juga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat melalui program-program ekonomi kerakyatan,” tambahnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, Inspektur Jenderal Teguh, Plh. Dirjen PDP Rahmatia Handayani, dan Kepala Biro Hukum Lalu Syaefudin.
