KARAWANG – Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (2/12/2024). Kunjungan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendorong pencapaian swasembada pangan dan penerapan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Presiden tiba di kawasan BLUPPB sekitar pukul 09.00 WIB. Didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Prabowo meninjau tambak budidaya ikan nila salin dari menara pandang. Dari sana, ia melihat langsung proses budidaya yang menjadi bagian dari program strategis pemerintah.
Dalam sesi pemaparan, Menteri Trenggono menjelaskan bahwa tambak di Karawang memiliki produktivitas tinggi dengan target mencapai 80-100 ton ikan nila per hektar per siklus. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan protein berbasis perikanan bagi masyarakat Indonesia.
Sebagai bagian dari kunjungannya, Presiden bersama Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan melakukan penebaran benih ikan nila salin di salah satu tambak. Presiden juga meninjau area pendederan benih, tahap awal dari siklus budidaya, sembari berdialog dengan pembudidaya lokal.
Program budidaya ikan nila salin ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan, tetapi juga untuk mendukung program penyediaan makanan bergizi berbasis ikan guna menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan melalui pengembangan sektor unggulan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk menjadikan sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. “Kita memiliki potensi besar di sektor ini. Dengan manajemen yang tepat, kita tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di pasar global,” ujar Presiden.
Kunjungan ini menegaskan peran penting ekonomi biru sebagai motor pembangunan berkelanjutan, mendukung tujuan pemerintah untuk menciptakan kedaulatan pangan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
