Jakarta, 2 Desember 2024 — Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada perubahan sikap terkait kedaulatan di Laut Natuna Utara. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden.
“Kita tidak punya pergeseran sikap apapun terkait kedaulatan,” ujar Sugiono menegaskan, sembari menyatakan bahwa kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam menyikapi isu di kawasan tersebut.
Menlu Sugiono juga mengungkapkan langkah strategis pemerintah untuk menjajaki kerja sama ekonomi dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di wilayah-wilayah yang menjadi fokus kepentingan bersama.
“Yang ingin kita lakukan adalah kolaborasi dengan RRT di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi untuk keuntungan kedua negara,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya diplomasi ini, Indonesia dan RRT sepakat membentuk komite bersama guna membahas rincian kerja sama, termasuk aspek geografis dan hukum yang relevan. Sugiono menegaskan, kerja sama ini tidak akan mengubah sikap Indonesia terkait kedaulatan.
“Komite bersama akan membahas detail kerja sama, lokasi geografisnya, dan tetap berpegang pada hukum masing-masing negara. Tidak ada pergeseran sikap terkait kedaulatan,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi, menyoroti keberhasilan lawatan internasional Presiden Prabowo selama November lalu. Presiden disebut memperkuat hubungan dengan negara sahabat dan menegaskan komitmen Indonesia dalam forum kerja sama ekonomi global.
“Selain bergabung dengan BRICS, kita juga sedang mendaftar keanggotaan OECD dan berpartisipasi dalam CPTPP. Presiden menekankan pentingnya bergabung dengan forum global yang memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa,” ujar Hasan.
Komitmen ini menunjukkan fokus pemerintah dalam menjaga kedaulatan nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam diplomasi dan kerja sama ekonomi global.
