Surabaya – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran strategis dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakat desa, terutama dalam aspek kesetaraan gender, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.
“Muslimat NU bukan hanya organisasi perempuan, tetapi juga pelopor dalam memperjuangkan hak perempuan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Mendes Yandri dalam Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya, Kamis (13/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia hadir bersama sang istri, Ratu Rachmatu Zakiyah.
Pemberdayaan Perempuan untuk Kemajuan Desa
Mendes Yandri menekankan pentingnya kolaborasi antara Kemendes PDT dan Muslimat NU dalam memperkuat kapasitas perempuan desa, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ia menyebut bahwa perempuan memiliki peran penting dalam ketahanan ekonomi keluarga serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Pemberdayaan perempuan bukan sekadar untuk kepentingan individu, tetapi juga berdampak luas bagi kesejahteraan keluarga dan desa secara keseluruhan,” katanya.
Selain itu, Mendes Yandri juga menegaskan bahwa pemerintah desa harus mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa diskriminasi gender. Menurutnya, peran perempuan dalam pembangunan desa harus dihargai dan diperkuat, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai mitra utama dalam pembangunan.
Penandatanganan MoU untuk Penguatan SDM Desa
Sebagai langkah konkret, Kemendes PDT dan Muslimat NU menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) yang ditandatangani oleh Mendes Yandri dan Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa.
MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) desa, memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan, serta mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, serta sejumlah pejabat Kemendes PDT, termasuk Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPI Mulyadin Malik, dan Staf Khusus Menteri M. Afif Zamroni.
Dengan adanya sinergi ini, diharapkan pemberdayaan perempuan desa semakin diperkuat sehingga dapat mendorong desa menjadi lebih mandiri dan sejahtera.